“Kesepakatan batas wilayah adat antara MHA Tanggedu dan
MHA Tandula Jangga menjadi titik terang bagi pengakuan dan perlindungan MHA
Tanggedu dan sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang
masyarakat adat di Kab. Sumba Timur
untuk memperjuangkan pengakuan atas identitas, wilayah, dan hak-hak mereka”
 |
| Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tata Batas antara perwakilan MHA Tanggdedu dan perwakilan MHA Tandulajanggayang disaksikan oleh Kepala DLH. Kab. Sumba Timur di Kantor Yayasan KOPPESDA (04/08/2026) |
Harapan
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Tanggedu untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah Daerah Sumba Timur semakin mendekati kenyataan setelah
dilakukan pertemuan musyawarah untuk menyepakati batas wilayah adat antara MHA Tanggedu dan MHA Tandula Jangga. Pertemuan ini berlangsung pada, Rabu, 5 Agustus
2026, di Kantor Yayasan Pengkajian
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KOPPESDA), Waingapu, Sumba Timur, NTT.
Pertemuan ini diinisiasi secara bersama oleh Dinas
Lingkungan Hidup, Kab. Sumba Timur, BRWA/WGII dan Yayasan KOPPESDA untuk
menindaklanjuti keterlambatan pengakuan MHA Tanggedu oleh Pemerintah Daerah
Kab. Sumba Timur, karena belum adanya kesepakatan batas wilayah adat antara MHA
Tanggedu dan MHA Tandulajangga.
Pertemuan Musyawarah penegasan batas wilayah adat antara MHA Tanggedu dan MHA Tandulajangga diikuti oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumba Timur, WGII, Lembaga Bumi Lestari, serta unsur perwakilan MHA Tanggedu yang dihadiri oleh Umbu Hapu Raramata dan Katanga Takanjanji, sedangkan unsur perwakilan MHA Tandula Jangga dihadiri oleh Umbu Rihimeha Marambandamu dan Petrus Mila.
Deni Karanggulimu (Direktur KOPPESDA) ketika menyapa peserta musyawarah mangatakan
bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumba Timur, Yayasan KOPPESDA selaku pihak
yang mendampingi MHA Tanggedu, Panitia MHA dan pihak-pihak yang mendukung
seperti Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Working Group ICCA’s Indonesia (WGII), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan Satu Visi, Lembaga Bumi Lestari dan mitra lainnya memiliki tanggung-jawab moril untuk
menyelesaikan persoalan batas wilayah adat antara MHA Tanggedu dan MHA
Tandulajangga dan berharap perwakilan kedua komunitas MHA dapat mencapai kata
sepakat tentang batas wilayah sehingga MHA Tanggedu pada akhirnya menjadi komunitas MHA kedua setelah MHA
Wundut yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur (Alfred
Bertulumius Tawa, ST.) menegaskan bahwa
pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati batas wilayah adat antar dua
komunitas sesuai rekomendasi Panitia Masyarakat Adat Kabupaten Sumba Timur
pasca verifikasi dokumen oleh pada November 2025 silam, selanjutnya Melvi Remon
M. Tiga S.Si., M.Si (Staf DLH) menambahkan bahwa pada periode 2025 sebetulnya
terdapat 2 (dua) komunitas MHA yang didorong untuk mendapatkan pengakuan dari
Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur, yaitu Komunitas MHA Wundut dan Komunitas
MHA Tanggedu, namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA,
hanya Komunitas MHA Wundut yang memenuhi syarat dan kemudian mendapatkan SK
pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur, Nomor
315/DLH.600.4.1/315/V/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat Wundut. Harapannya setelah ada kesepakatan tentang batas wilayah adat,
maka MHA Tanggedu juga akan mendapatkan
SK pengakuan dan perlindungan dari Pemda Kab. Sumba Timur.
Pada kesempatan tersebut Stepanus Landu Paranggi (Direktur Lembaga Bumi
Lestari) yang juga Anggota Panitia MHA Kabupaten Sumba Timur mendorong kedua perwakilan
komunitas MHA untuk mengedepankan niat yang tulus sehingga kedua belah pihak
dapat mencapai kata sepakat, apalagi kedua belah pihak memiliki hubungan
kekerabatan yang sangat dekat.
Proses Musyawarah antara kedua perwakilan komunitas MHA yang dipimpin oleh Melvi
Remon M. Tiga S.Si., M.Si berjalan dengan baik dan pada akhirnya kedua
perwakilan komunitas mencapai titik temu atau kesepakatan dan hasil kesepakatan
tersebut lalu dilanjutkan dengan penegasan batas wilayah melalui kegiatan
digitasi (penentuan titik koordinat) yang dipandu oleh Bryandanu
Oktanine (WGII). Hasil kesepakatan batas wilayah adat antara MHA Tanggedu dan
MHA Tandulajangga yang dituangkan dalam Berita Acara Penegasan Tata Batas
Wilayah akan menjadi dokumen penting yang akan dilampiran dalam dokumen
Permohonan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumba Timur, yang kemudian akan di verifikasi dan validasi
oleh Panitia MHA dan hasil verifikasi akan disampaikan kepada Bupati dalam
bentuk rekomendasi penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
dengan Keputusan Kepala Daerah.
Kepala DLH Kab.Sumba Timur ketika menutup kegiatan musyawarah menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sumba Timur memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan tahun pada tahun 2026, Pemda Kab. Sumba Timur akan mendorong MHA Tandula Jangga Kec. Nggaha Ori angu” sebagai komunitas MHA ketiga yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur.
Sikap Pemerintah Daerah ini diapresiasi oleh Reni Andriani dari WGII yang menyatakan bahwa dari sekian daerah yang didampingi oleh WGII di Indonesia, Pemda Kab, Sumba Timur termasuk yang memiliki kepdulian dan respon yang sangat baik, hal ini diamini oleh Triawan Umbu Uli Mehakati, Staf KOPPESDA yang mengapresiasi komitmen Pemda Sumba Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, namun juga menambahkan bahwa Pengakuan dan perlindungan bagi MHA di Kab. Sumba Timur, bukan hanya soal memperoleh status hukum, tetapi juga memastikan bahwa warisan leluhur, kearifan lokal, serta ruang hidup yang telah dijaga secara turun-temurun tetap lestari dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.
Perjalanan panjang untuk mendorong pengakuan dan
perlindungan MHA di Kab. Sumba Timur, mulai dirintis pada periode September 2019 hingga Mei 2022, dimana
Yayasan KOPPESDA yang didukung oleh Samdhana
Institute (DGM-Indonesia), melakukan kajian sosial dan pemetaan partisipatif di
komunitas MHA Tanggedu dan MHA Wundut untuk mempersiapkan data dan informasi
mengenai keberadaan masyarakat adat sebagaimana diatur di dalam Permendagri 52
Tahun 2014. Melalui kolaborasi dan dukungan berbagai pihak antara lain AMAN,
BRWA, WGII, WALHI, Penabulu, Satu Visi, Bumi Lestari, Pelita Sumba, Yayasan KOPPESDA,
Akademisi serta Pemda Kab, Sumba Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup dan jalan
agar komunitas MHA di Kab. Sumba Timur manjadi berdaulat pada akhirnya semakin terbuka
lebar. YK/05/2026.
